BerandaMitraFGD Pencegahan Kecelakaan Sektor Tranportasi, Jasa Raharja Parepare: Aktif Pencegahan Lakalantas

FGD Pencegahan Kecelakaan Sektor Tranportasi, Jasa Raharja Parepare: Aktif Pencegahan Lakalantas

PAREPARE– PT Jasa Raharja Perwakilan Parepare menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Model Pencegahan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja pada Pekerja Sektor Transportasi di Kota Parepare, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini diikuti oleh Dishub Kota Parepare, Kasat Lantas, Dinkes, Bappeda, RS dan Puskesmas wilayah Parepare, Sopir dan Ojek Online, Tokoh Masyarakat dan Akademisi, dengan topik pembahasan Indikator-Indikator Penyebab Kejadian Kecelakaan pada Sektor Transportasi di Wilayah Kota Parepare.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dimaksudkan untuk mencari solusi yang tepat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus menekan tingkat fatalitas dari korban.

Sebagai BUMN yang mendapat amanah dari pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar terhadap masyarakat pengguna alat transportasi umum baik di darat, laut, udara serta lalu lintas, Jasa Raharja terus melakukan berbagai kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas meliputi edukasi, sosialisasi dan pelatihan safety riding bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat.

Jasa Raharja saat ini menjalankan dua program sosial yang pertama, yakni asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, laut, udara, danau, sungai dan penyeberangan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965. Kedua, asuransi kecelakan lalu lintas Jalan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964, yang berhak menerima santunan yakni Setiap penumpang yang sah dari angkutan umum. Dan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964, penerima santunan pihak ketiga diluar kendaraan penyebab (pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang ditabrak, pengendara sepeda, penyeberang jalan).

Jenis kecelakaan yang tidak dalam jaminan UU No. 34/1964, kecelakaan yang disengaja karena bunuh diri atau percobaan bunuh diri, Kecelakaan tunggal, Kecelakaan yang terjadi saat korban dalam keadaan mabuk atau tak sadarkan diri atau melakukan perbuatan kejahatan, Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan.

Sesuai Permenkeu No 15 & 16 Tahun 2017, besaran santunan bagi korban meninggal dunia adalah sebesar Rp 50 juta, sedangkan bagi yang mengalami luka-luka mendapat biaya perawatan melalui rumah sakit maksimal sebesar Rp20 juta, dan santunan maksimal korban laka cacat tetap Rp50 juta. Ini untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan maupun yang mengalami luka-luka.

Kepala Perwakilan Parepare, Ibu Almaida Djumed juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja tidak hanya mengutamakan pelayanan dalam hal penyerahan santunan, namun juga dalam hal pencegahan kecelakaan seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bersama stakeholder mencari solusi yang tepat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus menekan tingkat fatalitas dari korban khususnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada masyarakat agar terus berhati-hati dalam berkendara, memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan serta selalu mematuhi rambu rambu lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menghimbau kepada masyarakat agar Taat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dimana didalamnya terdapat SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang digunakan untuk membayarkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan,” ujar ibu Alma. (RLS)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Komentar Terbaru